Inilah Contoh Surat Pertanggung Jawaban di Bolmong

www.siamplop.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) alami defisit biaya sampai Rp 138 miliar.

Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow menyebutkan dengan keadaan ini, ia serta Wakil Bupati Yanny Ronny Tuuk terancam belum juga dapat penuhi janji kampanyenya pada 2017 ini.

Tetapi keadaan keuangan ini telah berlangsung sebelumnya keduanya resmi menjabat pada Mei 2017 kemarin. Yasti mengatakan keadaan ini berlangsung karna kekeliruan dalam rencana APBD 2017.

Waktu Yasti serta Yanny menjabat, semuanya project di Dinas Pekerjaan Umum telah diberikan. Bila Pemkab Bolmong tetaplah membayar project itu th. ini, upah Aparatur Sipil Negara terancam takkan terbayarkan.

Surat Perintah Pertanggung Jawaban (SPJ) yang berada di Kabupaten Bolmong disangka riskan dimanipulasi.

Menurut Kepala Inspektorat Bolmong Abdul Latif, memanglah dalam SPJ yang di input terdapat banyak yang salah dalam pembuatan SPJ itu.

” Contonya, ada yang memasukan SPJ masalah bahan bakar Pertamax, walau sebenarnya di SPBU tempat mereka isi tidak mempunyai minyak itu. Bermakna yang di pakai mereka yaitu BBM type premium, ” kata Latif Selasa (28/4) diruang kerjanya.

Lanjutnya, peristiwa itu cuma adalah kekeliruan administrasi. Karna dalam SPJ dapat dipertanggung jawabkan pada saat jumlahnya tidak berlangsung problem, meskipun yang berkaitan isi BBM type premium,

” Kan jumlah mereka tidak berlangsung perubahan. Umpamanya, mereka menginginkan ke Manado namun di perjalanan BBM type pertamax tak ada di SPBU tempat mereka isi, karna telah dibutuhkan tidak jadi masalah mereka memakai BBM type premium. Yang perlu SPJ mereka mesti tercantum BBM type premium, ” tungkas Latif.

Bupati Salihi B Mokodongan menyebutkan semua administrasi mesti diperbaiki serta ditertibkan. ” Kami minta supaya diperhatikan, janganlah permaikan masalah SPJ, ” tutur Bupati pada rapat yang jalan Senin (27/4) tempo hari.

Seperti di ketahui dengan, Ketentuan Menteri ESDM No. 1 Th. 2013 Mengenai Pengendalian Pemakaian Bahan Bakar Minyak di keluarkan pemerintah untuk menahan laju subsidi BBM dengan kurangi volume konsumsinya. Ketentuan baru itu melarang mobil dinas PNS, BUMN/BUMD, dan TNI/Polri memakai BBM subsidi berbentuk premium serta solar.

Banyak contoh contoh surat lainnya yang dimiliki http://www.siamplop.com